Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah Dokumen Rencana Kerja Daerah untuk periode Tahun 2020.

KEDUA

:

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari :

   1.	Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
   2.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
   3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
   4.	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
   5.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
   6.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
   7.	Bagian Umum Sekretariat Daerah;
   8.	Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
   9.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;

2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Rencana Kerja Inspektorat.

4. Rencana Kerja Dinas, terdiri dari :

1.	Dinas Pendidikan;
2.	Dinas Kesehatan;
3.	RSUD Prof. Dr. Soekandar;
4.	RSUD RA. Basoeni;
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
7.	Satuan Polisi Pamong Praja;
8.	Dinas Sosial;
9.	Dinas Tenaga Kerja;
10.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
11.	Dinas Pangan dan Perikanan;
12.	Dinas Lingkungan Hidup;
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika;
16.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20.	Dinas Pertanian;
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

5. Rencana Kerja Badan, terdiri dari :

1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2.	Badan Pendapatan Daerah;
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Rencana Kerja Kecamatan, terdiri dari :

1.	Kecamatan Sooko;
2.	Kecamatan Trowulan;
3.	Kecamatan Puri;
4.	Kecamatan Bangsal;
5.	Kecamatan Gedeg;
6.	Kecamatan Kemlagi;
7.	Kecamatan Jetis;
8.	Kecamatan Dawarblandong;
9.	Kecamatan Mojosari;
10. 11.	Kecamatan Pungging; Kecamatan Ngoro;
12.	Kecamatan Kutorejo;
13.	Kecamatan Dlanggu;
14.	Kecamatan Gondang;
15.	Kecamatan Jatirejo;
16.	Kecamatan Trawas;
17.	Kecamatan Pacet; dan
18.	Kecamatan Mojoanyar.

KETIGA

:

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.

KEEMPAT

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

PUNGKASIADI

1.

Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;

2.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

3.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

4.

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;

5.

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;

6.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

7.

Bagian Umum Sekretariat Daerah;

8.

Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;

9.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;