KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN KETUA KOMISI

Menimbang

:

1. bahwa visi dari Komisi Informasi Provinsi (KIP ) DIY adalah menjadi lembaga yang mandiri dan profesional dalam mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. bahwa dalam rangka mencapai visi tersebut KIP DIY perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi KIP DIY;

3. bahwa untuk maksud tersebut diperlukan adanya standar biaya untuk mendapatkan informasi publik;

4. bahwa dengan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY tentang Biaya Untuk Mendapatkan Salinan Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang pemberlakuan Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 35 tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi tanggal 16 Oktober 2010;

6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 227/KEP/2011 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2011-2015 tanggal 19 September 2011;

7. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 13/KEP/KIP.DIY/XI/2013 tentang Susunan Kepengurusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2013-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

Dengan keputusan Ketua KIP DIY ini ditetapkan biaya untuk mendapatkan salinan informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi DIY yang meliputi:

1. Biaya penyalinan informasi publik;

2. Biaya pengiriman informasi publik

Pasal 2

Besaran biaya penyalinan informasi publik adalah biaya penyalinan/foto kopi yang berlaku umum di wilayah Kota Yogyakarta sebagai tempat domisili Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Biaya pengiriman informasi publik adalah biaya pengiriman dokumen ke seluruh wilayah Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Pasal 4

Tata cara pembayaran:

1. Untuk pemohon informasi publik yang datang langsung ke KIP DIY dapat menyalin sendiri ke tempat foto kopi dengan meninggalkan KTP yang masih berlaku.

2. Untuk pemohon informasi publik melalui surat/surat elektronik dapat mengirimkan biaya dimaksud melalui wesel pos ke alamat PPID KIP DIY.

Pasal 5

Penyalinan informasi publik untuk pemohon melalui surat/surat elektronik hanya dapat dilakukan setelah biaya penyalinan dan biaya pengiriman diterima oleh PPID KIP DIY.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila diketahui terdapat kekeliruan di kemudian hari.