LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN GUBERNUR BUPATI WALIKOTA ………………

Menimbang

:

1. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran ……, maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah …………;

2. bahwa pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor . . . tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Dst.

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah ………… Tahun Anggaran …… dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

:

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal pemeriksaan Barang Daerah;

KETIGA

:

Tugas Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa adalah:

1. Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah ………, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;

3. Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa;

4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa;

5. Dlsb.

KEEMPAT

:

Jangka waktu tugas Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran ....., dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola;

KELIMA

:

Guna menunjang kelancaran tugas Panitia, diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut:

a. Ketua Rp. . . . . . . . . .

b. Sekretaris Rp. . . . . . . . . .

c. Anggota Rp. . . . . . . . . .

KEENAM

:

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No

Nama

Kedudukan dalam Panitia

Instansi

Ket

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

………………

………………

………………

………………

………………

Dst.

Ketua/Anggota

Sekretaris/Anggota

Anggota

Anggota

Anggota/Unsur Teknis

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

Dst.