BAB I PENDAHULUAN 11 LATAR BELAKANG MASALAH PROGRAM PENGURANGAN

1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 LATAR BELAKANG DI ERA
1 BAB I PENDAHULUAN 11 LATAR BELAKANG PADA ERA
1 BAB L PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG BERDASARKAN PASAL

1 I PENDAHULUAN II LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN PETERNAKAN MERUPAKAN
1 PENDAHULUAN 11 BENTUK DAN ISI FORMULIR APLIKASI INSINYUR
1 PENDAHULUAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Microsoft Word - BAB I.rtf


BAB I PENDAHULUAN




1.1. Latar Belakang Masalah


Program Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) adalah program pemerintah karena telah menaikkan harga BBM pada Bulan Maret Tahun

2005. Dalam program tersebut pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta.

Program ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran (TA) 2005/2006. Program ini relatif baru dikembangkan, sehingga dalam pelaksanaannya dimungkinkan timbulnya berbagai masalah seperti efisiensi dalam penyaluran dan penggunaan dana, efektivitas sekolah penerima dan pengelolaan keuangan dari dana BOS tersebut. Sejauh ini control pengawasan dari pihak yang terkait dan masyarakat belum terlaksana secara maksimal. Disamping itu

juga, pemahaman yang masih kurang atas pentingnya pertanggungjawaban




1




penggunaan dana BOS, pelaporan dan efektifitasnya dikarenakan komunikasi (sosialisasi) program dinilai masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Oleh karena itu semakin besar jumlah murid pada satu sekolah, maka semakin besar dana yang diterima oleh sekolah yang bersangkutan. Sebaliknya semakin kecil jumlah muridnya, maka semakin sedikit dana yang diterima oleh sekolah.

Alokasi dana dan sasaran siswa pada masing-masing jenjang sekolah penerima dana


BOS untuk tahun 2005 – 2006 dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut :


Tabel 1.1.


ALOKASI SASARAN BOS TAHUN 2005-2006


Program

Sasaran


Siswa

Satuan Biaya


(Rp)

Total Biaya


(Rp)

BOS (Juli – Desember 2005) SD/MI/SDLB

Salafiyah setara SD SMP/MTs/SMPLB Salafiyah setara SMP


28.779.709

108.177

10.625.816

114.433


117.500

117.500

162.250

162.250


3.381.615.807.500

12.710.797.500

1.724.038.646.000

18.566.754.250

BOS (Januari – Desember

2006) SD/MI/SDLB Salafiyah setara SD SMP/MTs/SMPLB Salafiyah setara SMP




29.314.092

118.438

10.335.199

153.428




235.000

235.000

324.500

324.500




6.888.811.620.000

27.832.930.000

3.353.772.075.500

49.787.386.000

Sumber: Depdiknas dan Depag


Program BOS mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Program BOS dilakukan secara




“block grant” yang di transfer secara langsung ke sekolah-sekolah. Penggunaannya diserahkan kepada Kepala Sekolah bersinergi dengan Komite Sekolah, yang secara rinci dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Besarnya dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program BOS, dirasa perlu untuk mempelajari pelaksanaan program di lapangan. Banyak pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan dan persiapan. Program BOS mengakui bahwa program yang sangat besar ini dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karenanya, pemantauan secara mendalam terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi selama satu semester pertama pelaksanaan program akan sangat diperlukan bagi penyempurnaan program di masa mendatang.

Banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, tentang penyimpangan atau penyelewengan baik dalam hal penerimaan maupun dalam hal penggunaan dana BOS serta pengelolaan keuangan dana BOS, seperti misalnya dana BOS yang diterima di sekolah langsung ke rekening Kepala Sekolah, bukan pada rekening Sekolah, penggunaan dana BOS kurang sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Direktorat Manajemen Dikdasmen Depdiknas, demikian juga pengelolaan keuangan dana BOS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengucuran dana BOS masih membutuhkan pengawasan. Untuk pengawasan tersebut, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Hal itu terungkap dalam sosialisasi




mengenai kebijakan pendidikan gratis pendidikan dasar tahun 2009 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi oleh Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, (Kompas;Selasa 20 Januari 2009).

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, batasan pendidikan gratis mengikuti peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasional, dan personal. Pemerintah menyediakan dana untuk biaya investasi lahan, sarana, dan prasarana pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah. Biaya satuan BOS termasuk BOS Buku per siswa per tahun mulai Januari 2009 naik. Untuk SD di kota diberikan Rp400.000,00, SD di kabupaten Rp397.000,00, SMP di kota Rp575.000,00, dan SMP di kabupaten Rp570.000,00. "Belum semua biaya ditanggung pemerintah. Bahkan, buku pelajaran juga belum sepenuhnya tercakup dalam biaya operasional sekolah, ujarnya." Pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD apabila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. Dia menambahkan, masih ada biaya yang sulit dicakup oleh BOS seperti ekstrakurikuler atau darmawisata dan berada di wilayah abu-abu. Untuk itu, Bambang berharap pemerintah melalui peraturan daerah dapat menegaskan kembali pos-pos komponen tersebut sehingga menjadi lebih jelas.

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan BOS sering terjadi penyimpangan anggaran dikarenakan minimnya alokasi untuk dana BOS dan juga lemahnya SDM khususnya aparat sekolah (Kepala Sekolah) selaku penanggung jawab dana BOS di sekolah dalam melaksanakan kewajiban terutama yang menyangkut pengelolaan keuangan dana BOS tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu bagaimana pengaruh motivasi kerja, budaya




organisasi dan kepemimpinan terhadap komitmen Kepala Sekolah dalam pengelolaan keuangan dana BOS.

Menyinggung soal kinerja pegawai dalam suatu organisasi, maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi pegawai, di antaranya adalah faktor motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. Motivasi kerja merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan upaya-upaya tertentu dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya dorongan yang kuat dari dalam individu, maka individu akan berusaha secara maksimal untuk melaksanakan tugas- tugasnya. Dampak lebih lanjut dari berbagai upaya maksimal yang dilakukan pegawai adalah keberhasilan dalam melaksanakan berbagai tugas. Keberhasilan ini akan memberikan kebanggaan dan dapat mendatangkan berbagai penghargaan baik finansial maupun non finansial dari perusahaan. Hasil-hasil seperti itulah yang akhirnya mendorong tumbuhnya komitmen organisasi pegawai.

Meskipun disadari dan juga telah dijelaskan secara teoritis oleh para ahli bahwa komitmen organisasi itu adalah penting untuk peningkatan kinerja organisasi, namun dalam kenyataan umum komitmen organisasi karyawan dalam setiap organisasi atau perusahaan belum optimal. Hal ini dapat dipahami, karena kepuasan atau ketidakpuasan dalam bekerja merupakan hal yang bersifat individual. Kondisi ini dikarenakan setiap individu memiliki tingkat komitmen organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan persepsi masing-masing terhadap pekerjaannya. Dengan suatu kondisi tertentu seorang karyawan mungkin sudah puas, namun belum tentu bagi karyawan lainnya.




Dalam organisasi, kepemimpinan memegang peranan sentral dan menjadi agen perubahan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Maxwell bahwa segala hal bangkit dan jatuh karena kepemimpinan. Pernyataan ini memberikan sebuah makna bahwa kepemimpinan adalah elemen yang menjadi kunci kesuksesan organisasi. Seorang pemimpin dituntut mampu mempengaruhi anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam konteks organisasi, seorang pemimpin menjadi tumpuan terwujudnya segala tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terciptanya kinerja yang unggul pada pegawai merupakan salah satu tujuan yang ingin diwujudkan organisasi, sehingga organisasi dapat bersaing dan dapat tumbuh dengan maksimal. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan tersebut tergantung pada pemimpinnya. Apabila pemimpin mampu menjalankan segala fungsi kepemimpinannya dengan baik, maka tujuan akan dapat diwujudkan, namun kecil kemungkinan akan terciptanya kinerja pegawai yang unggul, jika pimpinan tidak dapat memerankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Seperti telah disinggung di atas, seorang pemimpinan di antaranya harus mampu memerintah dengan efektif, melakukan segala yang dikehendaki jika diyakini dapat memajukan organisasi, berorientasi pada tugas, berorientasi pada peningkatan jabatan, dan fokus pada peningkatan keahlian dengan cara belajar dari kesalahan.




1.2. Rumusan Masalah


Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah penelitian difocuskan pada unsur lingkungan pengendalian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai pengendalian yang bersifat lunak (soft control) pada sub unsur integritas dan nilai etika yang dilihat dari budaya organisasi, kebijakan Sumber Daya Manusia yang difokuskan pada motivasi dan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan dana BOS, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan secara parsial terhadap komitmen kepala sekolah pada pengelolaan keuangan dana BOS di Kabupaten Tangerang?

2. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan secara simultan terhadap komitmen kepala sekolah pada pengelolaan keuangan dana BOS di Kabupaten Tangerang?

3. Variabel apakah yang paling dominan mempengaruhi komitmen kepala sekolah pada pengelolaan keuangan dana BOS di Kabupaten Tangerang?


1.3. Tujuan Penelitian


Berdasarkan perumusan di atas maka, tujuan penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan secara parsial terhadap komitmen kepala sekolah pada pengelolaan keuangan dana BOS di Kabupaten Tangerang.




2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan secara simultan terhadap komitmen kepala sekolah pada pengelolaan keuangan dana BOS di Kabupaten Tangerang.

3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi komitmen kepala sekolah pada pengelolaan keuangan dana BOS di Kabupaten Tangerang.

1.4. Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan yang jelas dari segi praktis maupun dari segi teoritis.

1. Kegunaan Praktis


Hasil penelitian ini akan mencoba mengetahui sejauh mana pengendalian atas pengelolaan keuangan dana BOS pada sekolah (SD dan SMP) penerima dana BOS dan pengaruh lingkungan pengendalian terutama motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap komitmen Kepala Sekolah dalam pengelolaan keuangan dana BOS.

2. Kegunaan Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan kelak dapat menambah dan melengkapi khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya berhubungan dengan adanya pengendalian terutama pengelolaan keuangan dana BOS di Kabupaten Tangerang.


10 BAB I PENDAHULUAN 1 LATAR BELAKANG HAK KEKAYAAN
10 BAB I PENDAHULUAN 1 LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN KESEHATAN
10 BAB I PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG KELANGKAAN BAHAN


Tags: belakang masalah, latar belakang, program, latar, pendahuluan, masalah, belakang, pengurangan