LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 110

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN
17.-Contoh-Format-Surat-Tugas-yang-Berbentuk-Lembaran-Surat1
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN

---

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK SERI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 18
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 21

---

^{LEMBARAN DAERAH}

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 110 TAHUN : 1994 SERI : D NO. 110

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 285 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANGUANG IJIN BANGUN BANGUNAN

GUBERNUR KEPAIA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 25 Pebruari 1994 Nomor 188.342/848/Hk/1994 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan peruhahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­nesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
   PembentukanDaerah-daerahTingkatlBali, Nusa
   Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem­
   baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
   Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Repu­
   blik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
   Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
   Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
   Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem­
   baran Negara Republik Indonesia Thaun 1958
   Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Repu­
   blik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undangNomor 12DrtTahun 1957tentang
   Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
   57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­
   nesia Nomor 1288);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
   1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
   1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
   Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangun-
   an (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
   Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri D Nomor 3);

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
   Bali Nomor 84 Tahun 1985 tentang Ketentuan
   Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
   Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang
   Bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
   Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 93 Seri D Nomor
   91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG UANG IJIN BANGUN-BANGUNAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1994 tentang Uang Ijin Ba-ngun-bangunan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.l. Konsiderans menimbang, setelah huruf e di-tambah. huruf b baru dan dibaca sebagai berikut:

"f. bahwa berhubung hal dimaksud huruf a, b, c, d dan e maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

a,2. Konsiderans mengingat.

a.2.1. Angka 6, pada akhirkalimatditambah kalimat baru dan dibaca sebagai ber­ikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 59 Tahun 1977 Seri C Nomor 3)".

a.2.2. Angka 7, pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai ber­ikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 93 Tahun 1985 Seri D Nomor 91)".

b, Batang Tubuh.

b.l. Pasal 1 huruf f dan g diubah dan dibaca se­bagai berikut:

"f. Bangun-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permu-kaan tahan;

g, Ijin bangun-bangunan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah terhadap bangun-bangunan yang dibuat oleh setiap orang atau Bad an Hukum dengan inemperhatikaii syarat-syarat dan ketentuan-ketentuantehniktentangper-hitungan dan konstruksi bangun-bangunan".

b.2. Setelah Pasal 1 huruf g ditambah BAB II baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

IJINBANGUN-BANGUNAN

Pasal 2

1. Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan bangun-bangunan harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

2. Setiap orang atau Badan Hxikum yang memohon ijin dimaksud ayat (1) wajib membayar uang ijin bangun-bangunan;

3. Uang Ijin bangun-bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari biaya-biaya;

a. Uang Permohonan Ijin Bangun-ba­ngunan;

b. Biaya Pemeriksaan Bangun-bangun­an;

c. BiayaPenataanSempadanJalan/Ba-ngunan;

d. Biaya Pengawasan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan Ijin Bangun-bangunan yang dikeluarkan.

b.3. BAB II diubah menjadi BAB III beserta kalimat berikutnya.

(4) Uang.Ijin Bangun-bangunan sebagai-mana dimaksud ayat (2) harus dibayar lunas pada saat mengambil Ijin Ba-ngunan-bangunan",

b.4. Pasal 2 diubah menjadi Pasal 3.

b.4.1. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut: "(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memohon Ijin Bangun-ba¬ngunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus menggu-nakan blanko yang disediakan oleh Pemerintah Daerah".

b.4.2. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) dan ayat (4) diubah menjadi ayat (3) beserta kalimat berikutnya.

b.5. Pasal 3 diubah menjadi Pasal 4 dan ayat (1) angka"2" antarakata "Pasal" dan kata "ayat" diubah menjadi angka "3".

b.6. BAB III diubah menjadi BAB IV beserta kalimat berikutnya.

b.7. Pasal 4 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.8. Pasal 5.

b.8.1. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut: "(3) Pemungutan yang ijin bangun-bangunan dan uang jasa penata sempadan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum".

b.8.2. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) be¬serta kalimat berikutnya.

b.9. Pasal 6 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah menjadi ayat (4) beserta kalimat berikutnya.

b.10. Setelah Pasal 6 ditambah BAB V baru dan dibaca sebagai berikut:

"BAB V

PENGAWASAN"

b.ll. BAB IV diubah menjadi BAB VI beserta kalimat berikutnya.

b.12. Pasal 8 ayat(l)kata"Pelanggaranterhadap" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Ba-rang siapa yang melanggar".

b.13. BAB V diubah menjadi BAB VII beserta kalimat berikutnya.

b.14. Pasal 9 ayat (1) kata "pelanggaran" antara kata "atas" dankata "tindakpidana" dihapus dan kata "penyidik pegawai negeri sipil" antara kata "pejabat" dan kata "(PPNS)" se-harusnya ditulis "Penyidik Pegawai Negeri Sipil".

b.15. BAB VI diubah menjadi BAB VIII baru dan dibaca sebagai berikut :

"BAB VIII

PENUTUP"

b.16. BAB VII dihapus beserta kalimat berikut­nya.

b.17. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai ber­ikut :

“Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksana-annya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

b.18. Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai ber­ikut :

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya tnemerintahkan Pengun-dangan Peratur an Daerah ini dengan penem-patannya dalam Lembaran Daerah Kabu-paten Daerah Tingkat II Gianyar"

c, Penjelasan.

c.l, Kalimat "PENJELASAN dan seteras-

nya" diubah dan dibaca sebagai berikut:

"PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II GIANYAR.

NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

UANG IJIN BANGUN-BANGUNAN"

c.2. Kata "I. UMUM seharusnya ditulis "I. UMUM"

c.3. Kata "II. PASAL DEMI PASAL" seharusnya ditulis "II. PASAL DEMI PASAL

c.3.1. SetelahPasal 1 ditambahPasal 2 dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 2 cukup jelas"

c.3.2. Pasal 2 dan 3 diubah menjadi Pasal 3 dan 4 beserta kalimat berikutnya.

c.3.3. Pasal 4 dihapus beserta kalimat ber­ikutnya.

c.3.4. Setelah Pasal 5 ayat (3) ditambah ayat (4) baru dan dibaca sebagai berikut:

" (4) cukup jelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD; Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan PeraturanDarah yang telah disahkan (3 expl ).;

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);

3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peratuf an Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 11 expl);

10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 110 Tanggal :29 Agustus 1994 Seri : D Nomor : 110

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA NIP.010049857

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 30
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK SERI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI N OMOR 03 TAHUN 2011

Tags: daerah propinsi, propinsi daerah, daerah, nomor, propinsi, lembaran, tingkat

---

• 3BIT RGB COLOR PALETTE FOR COLOR IMAGES EVERY COLOR
• CORRESPONDENCE BETWEEN ANDREI BELYI AND VIACHESLAV IVANOV (1904—1920) PREFACE
• WILTSHIRE ARCHAEOLOGICAL AND NATURAL HISTORY SOCIETY INTRODUCTION THE SOCIETY
• PREGLEDI SPORTAŠA SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA SAMOBORA 2019 DRUGI DIO
• ¿PADECE USTED DE HIPERTENSIÓN? ¿TIENE LA ESPERANZA DE ALIVIAR
• NO GRACIAS OTRO DÍA¿TIENE TOMATES? ¿CÓMO LOS QUIERE? QUISIERA
• 1 ANTECEDENTES EL CONJUNTO DE LAS POLICÍAS LOCALES DE
• ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
• LA VIDA RECREATIVA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA ANÁLISIS DEL
• PROPIS KADA ŽENA U BABINJAMA POSTANE ČISTA A ZATIM
• UNEXPECTED AND CONTRADICTORY EVENTS RESEARCH REFERENCES VICARI SALVATORE LA
• NOTES FOR EMPLOYEES 1 PLEASE COMPLETE THIS FORM
• HOW CAN STAGE 5 MATHEMATICS GRADES BE AWARDED FAIRLY
• ARTICLE IX VESTED RIGHTS 1 WHEN DEVELOPMENT RIGHTS ARE
• ………………………………… LEŚNICA DNIA…………… (IMIĘ I NAZWISKO LUB IMIONA I
• 10 ARTSYJ CONVENIENT AND PRECISE MEASUREMENT OF
• PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA DO I KOLOKWIUM Z „TRANSPORTU MASY I
• AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT À PARIS OFFRES
• CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA 07 DE FEBRERO DE 2017 COMUNICADO
• DECRETO EJECUTIVO 28718 DEL 15062000 REGLAMENTO PARA EL
• MANUÁL NATO KE KODIFIKACI ACODP1 KAPITOLA III KLASIFIKACE
• PROYECTO DE RESPUESTA AL COVID19 PLAN DE PARTICIPACIÓN DE
• 73 FROM ‘FILTHY ARAB TRAMPS’ TO ‘ARAB AMERICANS’ NEWSPAPER
• PRUEBA DE ENTREGA USTED TENDRÁ QUE ENTREGAR COPIAS DE
• TITLE OF A CMC2018 INNOVATIVE EXPERIENCE JUAN VALDÉS1 MARÍA
• TEAM SIGNUP TEAM NAME SHOOTER 1
• ÍNDICE 1 IMPORTACIÓN IM06 CABECERA 2 11 AMBIENTE
• ADOBE CAPTIVATE TUESDAY MARCH 05 2024 SLIDE 3
• S ESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA SEMESTR LETNI R A 20202021
• DECLARATION UNDER PENALTY OF PERJURY I HEREBY DECLARE

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA
• EXPORT MARKETING ASSISTANCE WHAT IS EXPORT MARKETING ASSISTANCE? ARE
• LA FAMILIA Y LA ENFERMEDAD EN FASE TERMINAL (PARTE
• ZAŁĄCZNIK 6 (WOJEWÓDZTWO WARMIŃKOMAZURSKIE) PROPOZYCJA CENOWA (FORMULARZ OFERTOWY) NAZWA
• DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE EN VERTU DES
• MORGAN STATE UNIVERSITY JOB SPECIFICATON MEDICAL PHOTOGRAPHER CLASS
• LEICESTERSHIRE FUNGI STUDY GROUP LISTS FOR CADEMAN WOOD AND
• I MPRESO NÚM 31 VER 20171 CONTRATO DE CESIÓN
• INFORME FINAL PROYECTO PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS
• UDDUDRUGA ZA DEMOKRATSKODRUŠTVO ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC SOCIETYADS OIB 24402228894
• F ICHA DE EVALUACION PSICOFÍSICA INSTITUTO ESCUELA DE ENFERMERÍA
• FRED D OWENS MD ROBERT M OWENS MD CHERIE
• TEORIAA LASTUAMISESTA TYÖMENETELMÄÄ JOSSA TYÖKAPPALEESTA IRROTETAAN AINETTA SANOTAAN LASTUAMISEKSI
• PATVIRTINTA ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M GEGUŽĖS 28D
• MARESZ TAGOZATOK CÉLJAI ÉS KRITÉRIUMRENDSZERE 1TAGOZAT NEVE KIÁLLÍTÁSSZERVEZŐ ÉS
• A PPLICATION FOR AMENDMENT OF COMPLIANCE SCHEDULE BUILDING ACT
• FREEDOM OF INFORMATION REF CC20200164 RESPONSE TABLE CONTROLLING OR
• RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES À QUESTÃO 61 1 O
• WTDS268R PAGE C61 ANNEX C SECOND WRITTEN SUBMISSIONS BY
• ENTRY LEVEL COURSES SCHOOL AGE PROFESSIONALS JANUARY 2012 ENTRY